• PDF

KONTEKSTUALISASI AGAMA DALAM PERSOALAN BANGSA DAN NEGARA

Penilaian Pengunjung: / 1
TerjelekTerbaik 
  • Jumat, 17 April 2009 12:07
  • Ditulis oleh Augustinus Simanjuntak
  • Sudah dibaca: 2889 kali
Pengangkatan isu agama-agama besar di dunia ke dalam suatu negara yang berdaulat, yang kondisinya majemuk, ternyata telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat negara itu. Salah satu pengaruhnya adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa akibat terpaan isu SARA. Misalnya, berbagai kerusuhan berbau SARA yang sering dikaitkan dengan dugaan adanya konspirasi dua agama besar di dunia untuk menghadapi agama tertentu. Entah benar atau tidak adanya konspirasi itu, isu itu telah menimbulkan sentimen diantara pemeluk agama di negara yang kebetulan masyarakatnya menganut agama-agama besar.

Akibatnya, dalam persaingan politik, simbol-simbol agama tidak jarang dipakai sebagai alat atau "bumbu" politik untuk memenangkan suatu pemilu, bahkan dipakai untuk "menjegal" laju seorang tokoh yang nyata-nyata telah dipilih oleh sebagian besar rakyat. Seperti isu "gender" calon pemimpin, latar belakang agama seorang calon anggota legislatip dan calon presiden, penonjolan konsep bernegara dari golongan tertentu, stigma sekulerisme, dan lain-lain . Hal ini menunjukkan semakin kerasnya persaingan dalam merebut posisi kepemimpinan nasional dengan dalih memperjuangkan kepentingan umat tertentu. Bukan lagi kepentingan semua golongan.

Negara kesatuan bisa terganggu dalam situasi persaingan antar golongan tersebut. Paham negara kesatuan yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan (konteks berbangsa dan bernegara), menjadi lemah ketika kepentingan golongan agama tertentu menjadi isu utama yang diperjuangkan. Bila dilihat dari hakekat yang diperjuangkan, kadang-kadang sudah melampaui batas-batas kedaulatan negara, karena jangkauannya bukan lagi hanya sebatas negara, tetapi memperjuangkan kepentingan politik suatu agama di seluruh dunia. Mereka bukan lagi berjuang untuk kepentingan masyarakat majemuk dalam lingkup negaranya, sehingga justru menciptakan ketidakadilan bagi golongan lain.

Padahal, prinsip keadilan merupakan perekat yang kuat dalam mengikat persatuan suatu bangsa. Dalam hal ini, bukan hanya keadilan materi, tetapi juga keadilan yang  menyangkut rasa. Dengan demikian, nasionalisme (kesetiaan tertinggi kepada negara) acapkali terabaikan, hingga golongan lain pun terpaksa mengambil sikap yang sama. Solidaritas keagamaan sudah lebih menonjol ketimbang solidaritas kebangsaan (sekali lagi, dalam konteks berbangsa dan bernegara). Kalau fenomena seperti ini terus-menerus terjadi di suatu negara maka ancaman disintegrasi akan selalu menghantui negara itu.

Konsentrasi terhadap "persaingan" yang dilatarbelakangi kecurigaan dan persaingan tersebut telah mengubah peran sentral agama sebagai sumber moralitas umatnya menjadi condong sebagai alat politik. Akibatnya, peningkatan kualitas keimanan umat menjadi terabaikan. Padahal, faktor utama bukanlah kuantitas, melainkan kualitas. Masyarakat yang imannya berkualitas akan bisa menciptakan kesejahteraan bersama, bisa menciptakan ketentaraman, ketenangan, mencegah segala bentuk kejahatan (termasuk kejahatan perang), sex bebas, bisa mencegah pola hidup materialistik, individualistik, hedonisme, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya.

Oleh karena itu, apabila suatu negara ingin tetap bersatu dan ingin seiring sejalan dalam membangun bangsa secara keseluruhan maka sudah saatnya kecurigaan-kecurigaan maupun persaingan (politik) diantara agama dihilangkan. Agama perlu dikembalikan kepada fungsi utamanya dalam bernegara, yaitu menjadi landasan moral bagi setiap manusia, termasuk para pemimpin negara. Para agamawan/rohaniawan harus menyadari bahwa jika landasan moral tidak ada sama sekali maka negara-negara di dunia bisa jadi akan menerapkan pola kekejaman Nazi Jerman (semasa Hitler).  Kejahatan akan semakin merajalela.

Oleh karena itu, agama harus menunjukkan peranannya dengan cara membina umatnya lebih dahulu untuk menghargai  pihak lain di luar komunitasnya. Agama juga harus berperan sebagai pressure group yang tidak membiarkan kesewenang-wenangan terhadap HAM  terjadi. Agama-agama juga dapat bersatu bekerjasama menegakkan HAM. Itulah sebabnya agama jangan sampai diperalat untuk kepentingan-kepentingan politis guna mengoptimalkan perannya sekaligus mencegah pertentangan antar agama.**
Komentar-komentar
Tambah Baru Cari
Tulis komentar
Nama:
Email:
 
Website:
Judul:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Masukkan kode anti-spam yang terbaca pada gambar di atas!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."